rahasia mahal istilah- istilah perjanjian internasional

rahasia mahal istilah- istilah perjanjian internasional : by cindy yulenda- tugas kwn

1.    Convention (konvensi)àPada umumnya digunakan pada instrument multilateral, keputusan-keputusan yang disahkan oleh organisasi-organisasi atau badan internasional

2.    Protocolàistilah ini digunakan sebagai satu instrument perjanjian internasional yang merupakan instrument pelengkap atau amandemen terhadap perjanjian internasional sebelumnya. Sehingga protocol ini tidak berdiri harus ada konvensi sebelumnya

3.    Process-verbal àPada mulanya ini merupakan ringkasan berita acara dan penutupan diplomatic internasional, sekarang bias merupakan catatan tentang adanya sharing pertukaran nota dan dokumen

4.    Agreement (persetujuan)à Merupakan instrument yang sedikit formal dibandingkan treaty/konvensi ini digunakan pada persetujuan yang memiliki lingkup yang terbatas dan juga bias menyangkut hal-hal yang bersifat teknis dan ditandatangani oleh wakil-wakil departemen pemerintah

5.    Arrangement

6.    Statuteàsekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur fungsi dari organisasi internasional seperti AD ART organisasi

7.    Modus Vivendi

8.    Charter (piagam)

9.    Declaration

10. Covenant, contoh hak sipil

11. Final act

12. General act

1. Traktat. Traktat (Tractaat atau Treaty) merupakan istilah yang sudah umum dipergunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional antara negara-negara yang substansinya tergolong pebting bagi para pihak. Beberapa contoh dari traktat atau treaty adalah:

Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Underwater of August 5, 1963 (Traktat tentang larangan Melakukan Percobaan Senjata Nuklir di Atmosphir, Angkasa Luar, dan di Bawah Air, tanggal 5 Agustus 1963).^[1]

2. Treaties (perjanjian internasional/traktat). Umumnya, traktat ini digunakan untuk perjanjian yang materi merupakan hal-hal yang sangat prinsipil dan memerlukan pengesahan/ratifikasi. Contoh: Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia).^[2]

3. Convention (Konvensi). Kata konvensi ini umumnya digunakan untuk perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak pihak. Contoh: Konvensi Jenewa, dll.^[3]

4. Konvensi. Konvensi (Conventie atau Convention), termasuk juga salah satu istilah yang sudah umum digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menyebut nama suatu perjanjian internasional multilateral, baik yang diprakarsai oleh Negara-negara maupun oleh lembaga atau organisai internasional. Pada umumnya konvensi ini digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional multilateral yang mengatur tentang masalah yang besar dan penting dan dimaksudkan untuk berlaku sebagai kaidah hukum internasioanal yang dapat berlaku secara luas, baik dalam ruang lingkup regional maupun umum.

Seabagai contoh dari beberapa konvensi, misalnya:

· Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects of November 29, 1971 (Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional atas Kerugian oleh Benda-Benda Angkasa, tanggal 29 Nopember 1971).

· Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Savety of Civil Aviation of September 23, 1971 (Konvensi mengenai Pemberantasan Tindakan-Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil, 23 September 1971).

Namun ada pula perjanjian yang sebenarnya merupakan perjanjian bilateral tetapi diberi nama konvensi, seperti Perjanjian antara Pemerintah Perancis dan Spanyol tentang Garis Batas Kedua Negara di Teluk Biscay, dengan nama Convention between the Government of the French Republic and the Government Spanish State on the Delimitation of the Two States in the Bay of Biscay, 29 January 1974, yang mulai berlaku pada tanggal 5 April 1975.^[4]

5. Persetujuan. Istilah persetujuan (agreement, arrangement) digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional yang ditinjau dari segi isinya lebih bersifat teknis dan administratif. Jika dibandingkan dengan substansi traktat (treaty) ataupun konvensi (convention) yang berkenaan dengan masalah-masalah yang besar dan penting, substansi dari persetujuan berkenaan dengan masalah-masalah teknis yang ruang lingkupnya relatif kecil. Saat ini, istilah agreement jauh lebih sering digunakan jika dibandingkan dengan istilah arrangement.

Beberapa contoh dari persetujuan (Agreement) adalah:

Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of Australia Establishing Certain Seabed Boundaries, Mei 18, 1971 (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Persemakmuran Australia tentang Penetapan Garis-Garis Batas Dasar Laut Tertentu, tanggal 18 Mei 1971).^[5]

6. Agreement (Persetujuan). Penggunaan persetujuan ini biasanya digunakan untuk perjanjian yang mengatur materi mengenai bidang ekonomi, kebudayaan, teknik, dan ilmu pengetahuan.^[6]

7. Charter (Piagam). Istilah charter ini umumnya digunakan untuk perangkat internasional seperti dalam pembentukan suatu organisasi internasional dimana penggunaan istilah ini berasal dari kata Magna Carta. Contoh: Piagam PBB, dll.^[7]

8. Piagam. Istilah piagam (Charter) juga biasa dipergunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional yang dijadikan sebagai konstitusi suatu organisasi internasional. Organisasi internasional yang menggunakan istilah piagam atau charter untuk konstitusinya, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang piagamnya secara otentik disebut Charter of the United Nations, demikian juga Organisasi Persatuan Afrika Unity, dan Charter of the Organisations of American States, 1948.^[8]

9. Protocol (Protokol). Terminologi protocol ini digunakan untuk perjanjian internasional yang materinya lebih sempit dibandingkan treaty atau convention. Protokol terbagi atas 3 yaitu:

a. Protocol of signature,

b. Optional protocol, dan

c. Protol based on a framework treaty.^[9]

10. Protokol. Istilah protokol ini jika digunakan dalam pengertian suatu instrument perjanjian biasanya dikaitkan pada instrument tunggal yang memberikan amandemen atau pelengkap terhadap persetujuan internasional sebelumnya. Istilah protokol ini juga diberikan pada instrument perjanjian yang memperpanjang masa berlakunya suatu perjanjian atau konvensi yang sudah hamper berakhir masa berlakunya.^[10]

11. Declaration (Deklarasi). Isi dari deklarasi umumnya lebih ringkas dan padat serta mengenyampingkan ketentuan-ketentuan formal seperti surat kuasa (full powers), ratifikasi, dll. Contoh: Declaration of Zone of Peace, Freedom and Neutrality, 1971.^[11]

12. Deklarasi. Deklarasi (Declaratie atau Declaration), dalam bahasa Indonesia diartikan juga sebagai “pernyataan” ataupun ”pengumuman”. Pada umumnya isi dari deklarasi tersebut lebih merupakan kesepakatan antara para pihak yang masih bersifat umum dan berisi tentang hal-hal yang merupakan pokok-pokok saja. Akan tetapi ada pula deklarasi yang berisi kaidah hukum yang mengikat secara kuat sebagai kaidah hukum dalam pengertian yang sesungguhnya.

Salah satu contoh dari deklarasi adalah Declaration of Principles Governing the Seabed and the Ocean Floor, and the Subsoil Thereof, Beyond the Limit of National Jurisdiction (Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Pengaturan Dasar Laut dan Dasar Samudera-Dalam serta Tanah di Bawahnya di Luar Batas-Batas Yurisdiksi Nasional).^[12]

13. Final Act. Final act adalah suatu dokumen yang berisikan laporan siding dari suatu konferensi yang menyebutkan perjanjian-perjanjian dan terkadang disertai anjuran dan harapan. Contoh: Final Act General Agreement on Tariff and Trade (GATT) tahun 1994.^[13]

14. Agreed Minutes and Summary Records, yaitu catatan mengenai hasil perundingan yang telah disepakati oleh pihak-pihak dalam perjanjian. Catatn ini selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dalam perundingan-perundingan selanjutnya.^[14]

15. Memorandum of Understanding, yaitu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk. Jenis perjanjian ini umumnya dapat segera berlaku setelah penandatanganan tanpa memerlukan pengesahan.^[15]

16. Arrangement, yaitu suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional pada proyek-proyek jangka pendek yang betul-betul bersifat teknis. Contoh: Studi Kelayakan Proyek tenaga Uap di Aceh (19 februari 1979).^[16]

17. Exchange of Notes. Perjanjian ini dilakukan dengan mempertukarkan dua dokumen, yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak pada masing-masing dokumen.^[17]

18. Process-Verbal. Istilah ini dipakai untuk mencatat pertukaran atau penyimpanan piagam pengesahan atau untuk mencatat kesepakatan hal-hal yang bersifat teknik administratif atau perubahan-perubahan kecil dalam suatu persetujuan.^[18]

19. Modus Vivendi, yakni suatu perjanjian yang bersifat sementara dengan maksud akan diganti dengan pengaturan yang tetap dan terperinci. Biasanya dibuat secara tidak resmi dan tidak memerlukan pengesahan.^[19]

20. Perjanjian. Istilah “perjanjian” adalah istilah yang khusus digunakan dalam bahasa hukum Indonesia, yang dapat dibedakan.^[20]

21. Statuta. Istilah statuta (Statute) biasa dipergunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional yang dijadikan sebagai konstitusi suatu organisasi internasional. Organisasi atau lembaga internasional yang menggunakan istilah statuta untuk piagamnya adalah Mahkamah Internasional Permanen dan Mahkamah Internasional yang masing-masing piagamnya disebut Statute of Permanent Court of International Justice, dan Statute of International Court of Justice.^[21]

22. Kovenan. Istilah kovenan (Covenant) juga mengandung arti yang sama dengan piagam, jadi digunakan sebagai konstitusi suatu organisasi internasional. Sebuah organisasi internasional yang konstitusinya memakai istilah covenant dalah Liga Bangsa-Bangsa (Covenant of the League of Nations). Di samping itu suatu perjanjian yang bukan merupakan konstitusi organisasi internasional ada juga yang memakai istilah covenant seperti Kovenan Intenasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, tanggal 16 Desember 1966 (Internasonal Covenant on Civil and Political Rights of December 16. 1966) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 16 Desember 1966 (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, December 16, 1966).^[22]

23. General Act. Suatu general act adalah benar-benar sebuah traktat tetapi sifatnya mungkin resmi mungkin juga tidak resmi. Nama general act dipakai oleh Liga Bangsa-bangsa dalam kasus General Act for the Pasific Settlement of International Disputes yang dikeluarkan oleh Majelis Liga pada tahun 1928 dan naskah revisinya disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa tanggal 28 April 1949.^[23]

24. Pakta (Pact). Istilah pakta dalam bahasa Inggris pact dipergunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional dalam bidang militer, pertahanan, dan keamanan. Misalnya perjanjian tentang organisasi kerjasama pertahanan dan keamanan Atlantik Treaty Organisation/NATO disebut dengan pakta atlantik

 

25.  Letter of Intent
document outlining an agreement between two or more parties before the agreement is finalized. The concept is similar to the co-called heads of agreement. Such agreements may be Asset Purchase Agreements, Share Purchase Agreements, Joint-Venture Agreements and overall all Agreements which aim at closing a finacially rather large deal.

26. Ketenrtuan Umum (General Act) traktat yang bersifat resmi dan tidak resmi.

27. Charter adalah istilah dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif.  Misalnya Atlantic Charter, Magna Charter.

mohon maaf jika ada ke salahan :)

cindy yulenda: siapakah tia radhiah?

cindy yulenda: siapakah tia radhiah?: "sosok perempuan berdarah jawa. yang akrab dipanggil abang lahir tanggal 10 oktober 1994. bertubuh gagah perkasa tapi cantik. aww.. memiliki ..."

siapakah tia radhiah?

sosok perempuan berdarah jawa. yang akrab dipanggil abang lahir tanggal 10 oktober 1994.
bertubuh gagah perkasa tapi cantik. aww.. memiliki selera humor yang sangat tinggi. berada didekatnya seakan berada di kumpulan pembawa kacang goreng yang garing. dia pun acap kali menertawakan orang yang bertugas membimbing kami, jika mereka dianggap crunch, crunch. alias garing. tia alias radiah, alias abang, adalah orang yang gagah pembnerani. bila berada disampingnya, anda sekalian tak perlu takut bahaya apapun. karena dia itu. sangaaat garang. termasuk saya. enak deh dekat2 abang.. love you abaang...
sampai disini dulu cerita dari saya, karena saya buru2 mau malakukan hal lain. kalau sempat. ntar tak sambung. byee..

makalah pkn keterbukaan dan keadilaan ekonomi kreatif

BAB 1

EKONOMI KREATIF DAN KETERBUKAAN

KETERBUKAAN

Keterbukaan adalah sikap mental yang mendukung sistem pelaksanaan pemerintahan yang transparan yang ciri-cirinya adalah kesediaan untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain.

Konsep Ekonomi Kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan  ide dan stock of knowledge dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Struktur perekonomian dunia mengalami transformasi dengan cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dari yang tadinya berbasis Sumber Daya Alam (SDA) sekarang menjadi berbasis SDM, dari era pertanian ke era industri dan informasi. Alvin Toffler (1980) dalam teorinya melakukan pembagian gelombang peradaban ekonomi kedalam tiga gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang ekonomi pertanian. Kedua, gelombang ekonomi industri. Ketiga adalah gelombang ekonomi informasi. Kemudian diprediksikan gelombang keempat yang  merupakan gelombang ekonomi kreatif dengan berorientasi pada ide dan gagasan kreatif.

Menurut ahli ekonomi Paul Romer (1993), ide adalah barang ekonomi yang sangat penting, lebih penting dari objek yang ditekankan di kebanyakan model-model ekonomi. Di dunia dengan keterbatasan fisik ini, adanya penemuan ide-ide besar bersamaan dengan penemuan jutaan ide-ide kecil-lah yang membuat ekonomi tetap tumbuh. Ide adalah instruksi yang membuat kita mengkombinasikan sumber daya fisik yang penyusunannya terbatas menjadi lebih bernilai. Romer juga berpendapat bahwa suatu negara miskin karena masyarakatnya tidak mempunyai akses pada ide yang digunakan dalam perindustrian nasional untuk menghasilkan nilai ekonomi.

Howkins (2001) dalam bukunya “The Creative Economy” menemukan kehadiran gelombang ekonomi kreatif setelah menyadari pertama kali pada tahun 1996 ekspor karya hak cipta Amerika Serikat mempunyai nilai penjualan sebesar US$ 60,18 miliar yang jauh melampaui ekspor sektor lainnya seperti otomotif, pertanian, dan pesawat. Menurut Howkins ekonomi baru telah muncul seputar industri kreatif yang dikendalikan oleh hukum kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta, merek, royalti dan desain. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep berdasarkan aset kreatif yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Dos Santos, 2007).

 Di Indonesia harapan untuk membangkitkan ekonomi rakyat sering kita dengarkan karenapengalaman ketika krisis multidimensi tahun 1997-1998 usaha kecil telah terbukti mampumempertahankan kelangsungan usahanya, bahkan memainkan fungsi penyelamatan dibeberapa sub-sektor kegiatan. Fungsi penyelamatan ini segera terlihat pada sektor-sektorpenyediaan kebutuhan pokok rakyat melalui produksi dan normalisasi distribusi.

Bukti tersebut paling tidak telah menumbuhkan optimisme baru bagi sebagian besar orang yang menguasai sebagian kecil sumberdaya akan kemampuannya untuk menjadi motor pertumbuhan bagi pemulihan ekonomi. Harapan ini menjadi semakin kuat ketika muncul keberanian untuk mempercepat pemulihan dengan motor pertumbuhan UKM. 

tentang faktor dominan apa yang membuat harapan tersebut tidak terwujud. Berbicara

mengenai UKM di Indonesia menganut cakupan pengertian yang luas pada seluruh sektor ekonomi termasuk pertanian, serta menggunakan kreteria aset dan nilai penjualan sebagai ukuran pengelompokan sesuai UU Nomor 9/1995 tentang usaha kecil dan Inpres Nomor 10/1999 tentang pembinaan usaha menengah.

Semangat baru dunia yang menggeluti usaha kecil dan menengah (SME) juga telah

berketetapan hati untuk menjadikan UKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi di masa

depan. Pernyataan ini paling tidak telah menjadi kesadaran baru bagi kalangan pelaku

UKM di kawasan Asia Pacific sebagai mana mereka kemukakan di depan para Menteri

yang membidangi UKM forum APEC yang bertemu di kota Christchurch New Zealand

tahun 1999. Pengalaman, keyakinan dan harapan inilah yang kemudian menggelora

menjadi semangat yang terus didengungkan hingga saat ini.

1.2. Perkembangan Politik Pengembangan Ekonomi Arus Bawah

Sebenarnya sejak kemerdekaan upaya memperkuat ekonomi masyarakat lapis bawah atau pernah secara eksplisit disebut perekonomian rakyat ditekankan pada tiga sektor yaitu:

·         pertanian termasuk perkebunan dan perikanan, perdagangan terutama perdagangan eceran

·         dan perindustrian rakyat. Sementara infrastruktur perkuatan keuangan masih sering dikaitkan dengan pembangunan pemerintahan di dalam negeri sehingga di masing-masing desa yang sudah maju dilengkapi dengan lembaga keuangan milik desa.

Pada masa itu secara kelembagaan upaya meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat

diperkuat dengan perhatian khusus melalui pengembangan Koperasi pada sektor pertanian dan industri kerajinan. Dan pemerintah ketika itu membentuk Direktorat kemudian

meningkat menjadi Direktorat Jenderal Koperasi yang pernah dikaitkan dengan

Departemen Dalam Negeri, Departemen Transmigrasi dan bahkan Departemen Koperasi tersendiri.

Pada masa awal orde baru hingga akhir Repelita I keadaannya masih hampir sama. Hanya secara khusus dilahirkan Instruksi Presiden No. 4/1973 tentang Badan Usaha Unit Usaha yang meskipun formatnya luas tetapi pada dasarnya tetap memecahkan masalah ekonomi beras. Keadaan ini berjalan dan untuk menampung perluasan dan pengembangan

Pada sektor industri terutama industri kerajinan rakyat dan rumah tangga yang kemudian disebut dengan industri kecil secara khusus juga mendapat perhatian. Perkembangan hingga akhir Repelita II masih tetap sama. Pada tahun 1978 untuk meningkatkan peran perekonomian arus bawah di luar aspek sektoral teknis diangkatlah dua Menteri Muda

yang ditugasi membantu dalam hal penggunaan produksi dalam negeri dan urusan

koperasi.  Menteri Muda Urusan Koperasi juga ditugasi mengkordinir pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dalam rangka pelaksanaan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah (PEGEL) menjadi meluas dan terkait dengan kelembagaan koperasi, sehingga berkembang koperasi pedagang pasar.

Pada tahun 1983 hingga 1993 pola ini terus diperluas dan dilanjutkan hingga lahirlah

perhatian secara khusus kepada industri kecil dengan terbentuknya Badan Pengembagan Industri Kecil (BIPIK) pada Departemen Perindustrian. Namun pada masa 1983 dibentuk pula Departemen Koperasi yang bekerjasama secara erat dengan Departemen Perindustrian dan Departemen Tenaga Kerja yang kemudian terkenal dengan TRIO SUBUH yaitu Sudomo-Bustanil-Hartarto yang menjadi landasan pengembangan industri kecil yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja dengan dukungan kelembagaan koperasi.

secara khusus industri kecil dan kemudian meluas pada sektor yang lain seperti

perdagangan dan sektor lainnya. Keputusan politik akhirnya ditetapkan ketika Presiden Soeharto menyusun Kabinet Pembangunan VI dengan merubah Departemen Koperasi menjadi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil sehingga kemudian dibentuk Direktur Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil. Selanjutnya khusus untuk pembinaan usaha kecil ditangani dengan membentuk Direktorat Jenderal Industri Kecil. Pada masa reformasi di bawah kepemimpinan Presiden Habibie tugas Departemen Koperasi diperluas lagi dengan lingkup koperasi dan pengusaha kecil dan menengah.

Selanjutnya pada masa Pemerintahan Presiden Abdulrahman Wahid Departemen Koperasi dan PKM dirubah menjadi Kementerian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah.

Untuk menangani program operasional dibentuk Badan Pengembangan

Sumberdaya Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (BPS-KPKM) yang dipimpin oleh Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah. Dalam masa ini 1999- 2001 sebenarnya dilakukan pemisahan antara penyusunan kebijakan dan koordinasi program pengembangan UKM dengan program operasional. Dalam hal ini Kementerian menjalankan kebijkaan dan BPS-KPKM menjalankan program operasional pengembangan UKM. Namun masa itu hanya berlangsung sebentar dan Presiden Megawati Sukarnoputri kemudian menghapuskan BPS-KPKM dan menggabungkannya kedalam Kementerian Koperasi dan UKM. Keracuan antara tugas operasional dan penyusunan kebijakan bercampur aduk dan praktis penyelesaian kebijakan banyak yang terbengkalai. Dalam masa Kabinet Indonesia Bersatu formatnya masih tetap sama tetapi peraturan Presiden yang mengatur organisasi Kementerian tidak memberikan peluang

untuk menjalankan secara langsung dan lugas kegiatan operasional. Sampai dengan posisitahun 2005 ini praktis struktur birokrasi pemberdayaan koperasi dan UKM tingkatnasional masih sama, hanya pada tingkat daerah seluruh instansi di daerah telah menjadi lembaga daerah.

 ARAH DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perokonomian daerah.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. UU ini memberikan otonomi secara penuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat sekarang daerah sudah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat ini, desentralisasi kemudian akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintahan lainnya. Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, daricommand and control menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik. Orientasi yang seperti ini kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan entrepreneur(wirausaha) dalam proses pembangunan.

Arahan yang diberikan oleh UU No 22 Tahun 1999 sudah sangat baik. Tetapi benarkah ia dapat mewujudkan pemerintah daerah otonom yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel secara berkesinambungan? Jawabannya tergantung pada formula atau rumusan yang diberikan oleh peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya. Apabila semua peraturan pelaksanaan tersebut sudah searah dengan undang-undang tersebut maka kemungkinan untuk mencapai tujuan tersebut akan semakin besar. 
 

OTONOMI DAERAH SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT BASIS PEREKONOMIAN DAERAH

Saat ini, hampir tiap negara bersiap-siap untuk menyambut dan menghadapi era perdagangan bebas, baik dalam kerangka AFTA, APEC maupun WTO. Setiap negara berupaya secara maksimal untuk menciptakan rerangka kebijakan yang mampu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan investasi dalam negeri serta mampu mendorong masyarakat untuk bermain di pasar global. Salah satu implikasi dari kondisi di atas adalah adanya tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap efisiensi, dan efektivitas sektor publik (pemerintahan). Hal tersebut disebabkan pasar tidak akan kondusif jika sektor publiknya tidak efisien.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (enginee of growth). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek multiplier yang besar.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Dari aspek pelaksanaan, Pemerintah Daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik (public money) telah dilakukan sebagaimana mestinya (sesuai konsep value for money), perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja pemerintah daerah. Evaluasi dapat dilakukan oleh pihak internal yang dapat dilakukan oleh internal auditor  maupun oleh eksternal auditor, misalnya auditor independen. Untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah perlu membuat Laporan Keuangan yang disampaikan kepada publik. Pengawasan dari semua lapisan masyarakat dan  khususnya dari DPRD mutlak diperlukan agar otonomi yang diberikan kepada daerah tidak “kebablasan” dan dapat mencapai tujuannya.

EKONOMI KREATIF danKEADILANNYA

Pasal 28C

(1)    Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Tema                     : Manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi, seni dan budaya

Sumber                : Media Indonesia, 5 Februari 2010

Dalam era globlisasi yang semakin maju dan meningkat sangat pesat tentu banyak persaingan dalam tekhnologi. Baik dalam Negara-negara maju maupun Negara-negara berkembang bersaing untuk meningkatkan kesejahteraanan rakyatnya masing -masing.

Demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia, inovasi merupakan suatu bentuk yang efektif dalam menyikapi perubahan dunia. Begitu pula tanpa inovasi, Indonesia belum maksimal untuk maju dan sejahtera dapat diwujudkan. Maka tenaga kerja yang murah dan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki bukan lagi yang diharapkan untuk memenangi persaingan global dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jelas di dalam UUD 1945 bahwa masyarakat dijamin atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, serta jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Demikian pula, dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pengembangan, Penelitian dan Penerapan Iptek ditekankan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan baru-baru ini diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai bagian penting dari upaya mendongkrak kemampuan inovasi masyarakat.

Banyak faktor penyebabnya. Masalah kuantitas dan kualitas SDM, misalnya, jumlah lulusan perguruan tinggi di bidang ilmu-ilmu sosial, dan hanya sedikit lulusan yang memiliki disiplin ilmu dasar, engineering, dan aplikasi teknologi. Padahal bidang ilmu dan disiplin merupakan pendongkrak terjadinya inovasi pengetahuan dan teknologi baru.

Langkah ke depan dalam memanfaatkan dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi, seni dan budaya yakni mengubah sistem pendidikan formal menjadi berbasis ilmu dasar, engineering, dan aplikasi pengetahuan dan teknologi. Sistem pendidikan yang terfokus pada pengembangan disiplin ilmu sosial harus dikurangi. Hal ini diperlukan dalam penelitian dan pengembangan untuk memenuhi kemajuan ekonomi, kesejahteraan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat

Di samping itu, kebijakan pendidikan nonformal juga perlu dikembangkan ke arah kemampuan teknis atau kejuruan. Hal itu untuk mengarahkan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk masuk sistem pendidikan formal yang relatif mahal maupun angkatan kerja yang menganggur. Dapat dilakukan, misalnya, melalui balai latihan kerja.

Demikian pula dengan kebijakan pendukung lainnya penciptaan lingkungan yang kondusif diperlukan antara lain pembiayaan inovasi, kebijakan pasar terbuka untuk menghasilkan inovasi yang bersumber dari pengetahuan dan teknologi luar negeri dan kebijakan pengembangan kelembagaan. Akhirnya, peningkatan kemampuan inovasi masyarakat yang dibangun dan dikembangkan tidak harus selalu diarahkan pada inovasi yang menggunakan banyak modal untuk menghasilkan terobosan teknologi tinggi berkelas dunia, tetapi juga harus diarahkan pada jenis inovasi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dalam proses produksi maupun cara baru yang menghasilkan kemanfaatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sinergi, sinkronisasi, dan koordinasi dengan para pihak perguruan tinggi dan pihak swasta tidak dapat dihindari. Berbagai pelajaran yang dilakukan oleh Brasil, Korea Selatan, dan China, misalnya, dapat dijadikan model (role model) atau contoh untuk pencapaian tujuan ini.

 

 CINDY YULENDA

KELAS XI SOS 2

SMAN 1 PEKANBARU

T.P. 2010/ 2011

KATA PENGANTAR

PUJI SYUKUR KAMIPANJATKAN KE HADIRAT Tuhamn yang maha kuasa, karena atas berkatNya makalah ini dapat diselesaikan.

Kami megangkat tema tentang ekonomi kreatif. Karena ekonomi kreatif sedang di galakkan dan dipercayai sebafgai kekuatan palinhg hebat dalam menghadapi dunia di era globalisasi seperti sekarang ini.

Sebagaimana kita ketahui Konsep Ekonomi Kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan  ide dan stock of knowledge dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Struktur perekonomian dunia mengalami transformasi dengan cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dari yang tadinya berbasis Sumber Daya Alam (SDA) sekarang menjadi berbasis SDM, dari era pertanian ke era industri dan informasi. Dengan makalah ini, diharapkan Kita bisa melihat keterbukaan pemerintah serta keadlain yang menjamin sebuah perekonomian kreatif.

Penilis berhrap makalah ini dapat berguna sebagaimana mestinya, dan dapat memberi informasi lebih kepada pembaca.

Pekanbaru, november 2010

penulis

44 partai di Indonesia- 2010

1. HANURA : Partai Hati Nurani Rakyat

Tanggal berdiri : 14 November 2006
Azas : Pancasila
Lambang Partai : Gambar lambang berbentuk empat persegi panjang dengan warna putih-merah-putih mendatar, pada bagian merah bertuliskan HANURA warna putih dengan ujung meruncing berbentuk anak panah melesat maju menembus warna coklat tanah dan pada bagian putih bawah tertulis PARTAI HATI NURANI RAKYAT warna hitam.
Ketua Umum : Wiranto
Sekretaris Jenderal : Yus Usman Sumanegara
Visi
* Kemandirian Bangsa
Bangsa Indonesia saat ini terasa tidak mandiri lagi. Banyak tekanan dan intervensi asing yang sudah merajalela merugikan kehidupan seluruh bangsa. Kita harus rebut kembali, bangun kembali kemandirian kita dalam penyelenggaraan negara.
* Kesejahteraan Rakyat
Sebuah kata yang sudah sangat sering diucapkan tetapi sangat sulit diwujudkan. Semua kader Partai HANURA yang juga calon pemimpin bangsa, di benaknya harus selalu tertanam kalimat 'kesejahteraan rakyat Indonesia', sekaligus mampu berusaha menghadirkannya.

Misi
* Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, akuntabel, dengan senantiasa berdasar pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
* Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, dan berkemampuan, yang dalam menjalankan tugas selalu mengedepankan hati nurani.
* Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang berkeadilan secara konsisten, sehingga dapat menghadirkan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
* Membangun sumber daya manusia yang sehat dan terdidik yang didasari akhlak dan moral yang baik serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
* Membangun ekonomi nasional yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.
* Memberantas korupsi secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan bermartabat.
* Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu pembangunan di seluruh tanah air dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SITUS PARPOL : www.hanura.com



2. PKPB : Partai Karya Peduli Bangsa

Tanggal berdiri : 9 September 2002
Azas : Pancasila
Lambang partai : Gambar lambang berbentuk segilima sama sisi dengan warna dasar hijau dan garis putih di sekeliling segilima, di dalam segilima terdapat bintang bersudut lima warna kuning, untaian tujuh belas butir kapas warna putih dan kuning dengan batang berwarna hitam di sebelah kiri bintang, untaian empat puluh lima butir padi warna kuning dengan batang warna hitam di sebelah kanan bintang, dan delapan rantai warna putih menghubungkan untaian kapas dan padi; di bagian bawah bertuliskan PKPB warna putih, dan lima tangga warna putih.
Ketua Umum : Hartono
Sekretaris Jenderal : Hartarto Sastrosoenarto
Visi
Visi PKPB adalah terwujudnya kejayaan Indonesia dengan pemerintahan yang stabil, mengutamakan kesejahteraan rakyat dan cinta tanah air dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Misi
Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dan berdasarkan fungsinya sebagai partai politik, maka misi PKPB adalah:
a. mengamalkan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan dasar negara secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. mempertahankan tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika;
c. mendorong terwujudnya aparatur negara sebagai pelayan masyarakat yang bersih, berwibawa, profesional, produktif dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga mampu memberikan perlindungan dan layanan publik yang baik dan monoloyal pada negara;
d. menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, adil dan sejahtera, serta menghormati norma-norma yang hidup di masyarakat;
e. berpartisipasi dalam pengembangan sistem ekonomi nasional yang lebih memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat;
f. ikut serta dalam mewujudkan sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah, yang menghasilkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, cerdas, sehat, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab;
g. memantapkan pelaksanaan kerukunan kehidupan beragama;
melindungi, memelihara dan mengembangkan kehidupan sosial budaya yang bersumber dari ajaran dan norma-norma keluhuran bangsa;
i. mendorong pemantapan sistem politik luar negeri yang bebas dan aktif, yang tetap saling menghormati dan menjunjung tinggi kedaulatan setiap negara;
j. memantapkan komitmen untuk menyerap, merumuskan, menyalurkan dan memperjuang-kan aspirasi, tuntutan serta harapan rakyat sehingga menjadi kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, dengan perhatian khusus pada kelompok masyarakat yang berada pada posisi marginal;
k. melaksanakan rekrutmen kader yang ber-kualitas, berakhlak dan bermoral tinggi serta mendapat dukungan rakyat, untuk mengisi jabatan politik di lembaga perwakilan rakyat dan pemerintahan, yang didedikasikan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat; dan
l. melakukan proses pendidikan politik dan komunikasi politik untuk mengembangkan dan memantapkan etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
SITUS PARPOL : www.pkpb.net

3. PPPI : Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

Tanggal berdiri : 11 April 2002
Azas : Pancasila
Lambang Partai : Lingkaran bergerigi berwarna biru dengan gambar di tengahnya, sepasang tangan yang sedang berjabat tangan dengan background merah putih.
Ketua Umum : Daniel Hutapea
Sekretaris Jenderal : Rudy Prayitno
Visi
Menyelaraskan aspirasi pengusaha dan pekerja untuk menggerakkan perekonomian nasional.

Misi
P3I tak menyebutkan misinya dalam situs resmi mereka, namun mereka memiliki 3 program yang disebutnya sebagai Solusi P3I. Kelimanya hal tersebut adalah;
1. PPPI adalah solusi untuk menyelesaikan masalah yang di hadapi khusunya masalah pengusaha dan pekerja.
2. Kemitraan Pengusaha dan Pekerja atau duduk bersama adalah ujud konsep industrial Pancasila sebagai upaya untuk memecahkan masalah masalah.
3. PPPI menetapkan sikap dasar P3I adalah menetapkan memposisikan kedudukan pengusaha dan pekerja setara.
4. Dalam Posisi Kesetaraan maka terbangunlah hubungan kemitraan antara pengusaha dan pekerja dalam memecahkan masalah antara Pengusaha dan Pekerja.
5. Dengan sikap dasar diatas P3I telah melaksanakan Prinsip Industrial Pancasila dalam Rangka memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Indonesia
SITUS PARTAI : www.partai-ppi.com

4. PPRN : Partai Peduli Rakyat Nasional

Tanggal berdiri : 16 Februari 2006
Azas : Pancasila
Lambang Partai : Dua bintang, satu besar satu kecil saling menumpuk diagonal dengan background lingkaran hitam.
Ketua Umum : Amelia Achmad Yani
Sekretaris Jenderal : H.V.T Albert Simanjuntak
Visi
Rakyat bebas dari belenggu penderitaan dan ketidakadilan.

Misi
1. Meningkatkan pendidikan Nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Meningkatkan taraf hidup rakyat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.
SITUS PARPOL : www.pprn.or.id

5. GERINDRA : Partai Gerakan Indonesia Raya

Tanggal berdiri : 6 Februari 2008
Azas : Pancasila
Lambang partai : Segilima berwarna merah tua dengan gambar kepala garuda kuning di tengah.
Ketua Umum : Suhardi
Sekretaris Jenderal : Ahmad Muzani

VISI & MISI
Menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan bangsa, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai - nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
SITUS PARPOL : www.partaigerindra.com

6. PBN (BARNAS) : Partai Barisan Nasional

Tanggal Berdiri : 1 Oktober 2007
Azas : Pancasila
Lambang partai : Bintang bersudut lima yang di tengahnya terdapat gelang rantai di dalam lingkaran merah putih serta hamparan peta merah putih yang membentang dari kiri ke kanan di atas warna dasar biru muda.
Ketua Umum : Vence Rumangkang
Sekretaris Jenderal : Komjen (Purn) Dadang Garnida
Visi
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, khususnya di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bidang usaha.

Misi
1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI
2. Melestarikan pancasila
3. Menerapkan ekonomi kerakyatan
SITUS PARPOL : www.partaibarnas.org

7. PKPI : Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Tanggal berdiri : 15 Desember 1998
Azas : Pancasila
Lambang partai : Burung Garuda beserta padi dan kapas dalam perisai berwarna merah putih.
Ketua Umum : Meutia Hatta
Sekretaris Jenderal : Samuel Samson
VISI & MISI
Membangun kehidupan rakyat, masyarakat, bangsa dan negara yang berkeadilan dan bersatu dalam suatu kesatuan makna dan napas perjuangan dengan menjunjung tinggi supremasi hukum.
SITUS PARPOL : www.pkpi.org

8. PKS : Partai Keadilan Sejahtera

Tanggal berdiri : 20 Juli 1998 (PK) - 20 April 2002 (PKS)
Azas : Islam
Lambang partai : Kotak segi empat berisi bulan sabit kembar yang diselipi untaian padi tegak lurus
Ketua umum : Tifatul Sembiring
Sekretaris Jenderal : Anis Matta
Visi Umum:
* Sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa

Visi Khusus:
* Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai :
1. Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil alamin.
4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

Misi
1. Menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.
2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi.
7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.
SITUS PARPOL : www.pk-sejahtera.org

9. PAN : Partai Amanat Nasional

Tanggal berdiri : 23 Agustus 1998
Azas Partai : Pancasila
Lambang partai : Gambar matahari yang bersinar dengan background warna biru.
Ketua Umum : Soetrisno Bachir
Sekretaris Jenderal : Zulkifli Hasan
VISI & MISI
Membentuk masyarakat Indonesia baru yang berdasarkan moralitas agama, perikemanusiaan dan prinsip-prinsip demokrasi. Misi ini dalam implementasinya selalu bersandar pada etika dan fatsun politik.
SITUS PARPOL : www.pan.or.id

10. PIB : Partai Perjuangan Indonesia Baru

Tanggal berdiri : 23 September 2002
Azas : Pancasila
Lambang partai : Delapan anak panah keluar menandai kekuatan meraih dan mengatasi berbagai persoalan bangsa. Lambang padi dan kapas melambangkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Umum : Nurmala Kartini Sjahrir
Sekretaris Jenderal : Edi Danggur
VISI & MISI
Partai Perjuangan Indonesia Baru (Partai PIB) adalah Partai yang berjuang untuk mewujudkan Indonesia Baru, yaitu Indonesia yang berkeadilan, demokratis dan majemuk.
Berkeadilan, berarti: Negara harus menjamin:
1. Lapangan Kerja, agar masyarakat memiliki pendapatan untuk dapat hidup layak, sehat dan berpendidikan.
2. Perpajakan yang sehat, agar pembangunan dapat dilaksanakan merata dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
3. Pertumbuhan ekonomi yang menjamin kemakmuran dan cepat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Pemberantasan Kemiskinan absolut dengan sesegera mungkin.
Demokratis, berarti:
1. Jaminan penuh bagi perlindungan dan pelaksanaan Hak-hak Asasi Manusia dalam suatu masyarakat majemuk.
2. Kesamaan kedudukan semua orang didepan hukum.
3. Partisipasi aktif masyarakat didalam pembuatan kebijakan negara.
4. Pengawasan yang terbuka oleh masyarakat terhadap pemerintah parlemen dan lembaga peradilan.
Majemuk, berarti:
1. Negara menjamin keragaman budaya dan ekspresi bebas setiap kebudayaan.
2. Negara menjamin kehidupan golongan minoritas dan tidak menjalankan diskriminasi dalam segala bentuk.
3. Negara menjaga kerukunan dan menjamin kebebasan beragama dan keyakinan hidup setiap orang.
SITUS PARPOL : www.partai-pib.or.id


11. KEDAULATAN : Partai Kedaulatan

Tanggal berdiri : 4 Oktober 2006
Azas : Pancasila
Lambang partai : Gambar sebuah bintang yang dilingkari padi dan kapas, berlatar segitiga biru dan warna merah putih di belakangnya.
Ketua Umum : Ibrahim Basrah
Sekretaris Jenderal : Shirato Syafei
VISI & MISI
1. Terciptanya sumberdaya manusia Indonesia yang religius dari beraneka ragam agama, suku, adat istiadat serta budaya yang merupakan ciri kemajemukkan dan mengandung kesamaan mendasar yang tercermin dalam perilaku hidup menjadi ciri khas adanya dunia yang sarat dengan falsafah, makna, dan norma yang tidak ada pada bangsa lain di dunia.
2. Membangkitkan dan memfungsikan nilai strategis kekuatan masyarakat religius dalam pola masyarakat madani yang demokratis guna mengusung bangsa dan Negara Republik Indonesia terlepas dari krisis multidimensi menuju kejayaan Nusantara serta berperan aktif sebagai salah satu kekuatan penyeimbang dunia dalam kehidupan tatanan dunia baru yang berkeadilan sosial berdasarkan potensi geografis, geostrategis, geoetnis, geopolitis, geoekonomi yang dimiliki.
3. Penerapan "high and advance technology" dengan melakukan kerjsa sama strategis bersifat multilateral antarnegara dalam kelompok ekonomi dan mengembangkan serta menerapkan bio-teknologi dalam bidang pertanian, perkebunan, kelautan untuk memosisikan Republik Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.
SITUS PARPOL : www.partai-kedaulatan.org

12. PPD : Partai Persatuan Daerah

Tanggal berdiri : 18 November 2002

Azas : Pancasila
Lambang partai : Payung biru dengan gambar kepulauan Indonesia dan gagang payung yang membentuk huruf PPD.
Ketua Umum : Oesman Sapta
Sekretaris Jenderal : Sys NS
Visi
Terwujudnya Keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran serta kemandirian masyarakat di daerah menuju Indonesia sejahtera.
Misi
1. Meningkatkan pendidikan formal dan non formal secara merata.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di daerah.
4. Meningkatkan pembangunan yang terencana di daerah dengan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan pemerintahan yang stabil, bersih dan berwibawa.
6. Meningkatkan dan menggali peran dan potensi daerah dalam pembangunan nasional.
SITUS PARPOL : www.partaipersatuandaerah.com

13. PKB : Partai Kebangkitan Bangsa

Tanggal berdiri : 23 Juli 1998
Azas : Pancasila
Lambang partai : Gambar bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang dengan tulisan nama partai pada bagian bawah, dengan bingkai dalam empat persegi bergaris ganda, dan tulisan PKB dibawahnya yang diberi bingkai luar dengan garis tunggal.
Ketua Umum : Muhaimin Iskandar
Sekretaris Jenderal : Lukman Edy Soetrisno

VISI & MISI
(a) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangakn dalam Pembukaan Undang- undang Dasar 1945;
(b) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual;
(c) Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.Pasal 8
Untuk mencapai tujuannya, Partai melakukan usaha-usaha sebagai berikut:
SITUS PARPOL : www.dpp-pkb.org



14. PPI : Partai Pemuda Indonesia

Tanggal berdiri : 5 Maret 2007
Azas : Pancasila
Lambang Partai : Tunas tumbuhan berdaun lima dalam perisai berwarna biru.
Ketua Umum : Hasanuddin Yusuf
Sekretaris Jenderal : M Rivai Daus
Visi
Menjadikan PPI sebagai Wahana Perjuangan komponen Kepemudahan dan Kerakyatan untuk memajukan dan Mensejahterakan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
Misi
Menjadikan komponen Pemuda sebagai SUBJEK (pelaku) yang proakatif dalam menentukan Kebijakan Pembangunan Rakyat, Bangsa, dan Negara.
SITUS PARTAI : www.partaipemudaindonesia.org

15. PNI Marhaenisme : Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

Tanggal berdiri : 20 Mei 1998 (PNI Supeni) - 20 Mei 2002 (PNI Marhaenisme)
Azas : Marhaenisme
Lambang partai : Logo kepala banteng dalam bingkai segi tiga.
Ketua Umum : Sukmawati Sukarnoputri
Sekretaris Jenderal : Ardy Muhammad
VISI & MISI
(1) Membentuk citra partai yang konsisten dengan perjuangan rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita perjuangannya, dan sebagai partai alternatif abad ke-1 yang mampu menjawab tantangan dan permasalan bangsa.
(2) Menegakkan, membela dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
(3) Memperjuangkan terlaksananya kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga terwujud suatu masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yaitu Masyarakat Pancasila / Masyarakat Marhaenistis.
(4) Memperjuangkan tegaknya kedaulatan lembaga perwakilan, kedaulatan hukum dan hak azasi manusia serta penyelenggaraan negara bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, manipulasi, orotiter, sehingga terwujud pemerintahan yang bersih, adil dan berwibawa.
(5) Memperjuangkan tata dunia baru yang aman, damai dan sejahtera berdasarkan kebangsaan, kemerdekaan, kedaulatan, demokrasi Pancasila, perikemanusiaan dan keadilan sosial.
SITUS PARPOL : -

16. PDP : Partai Demokrasi Pembaruan

Tanggal berdiri : 1 Desember 2005
Azas : Pancasila
Lambang partai : Gambar Banteng berkiprah ilustratif di atas dasar merah dan bertuliskan Partai Demokrasi Pembaruan.
Ketua (Harian) : Roy BBB Janis
Sekretaris Jenderal : Didi Supriyanto
Alamat : Kantor PKN PDP, Jl. Sisingamangaraja No. 21 Kebayoran Baru Jak-Sel 12120, Telp. 021-7264705. 7253151
Visi
Visi Partai adalah bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur Proklamasi 17 Agustus 1945, diperlukan kualitas manusia Indonesia yang patriotik, yaitu warga bangsa yang cerdas, sehat,cakap,tangguh, ulet, bekerja keras, bersatu, bersemangat pengabdian, dan bersedia berkorban. Kecuali itu, juga diperlukan perbaikan sistem dan tatanan kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan berbegara yang menjamin terwujudnya kesejahteraan bersama, persatuan dan kemajemukan, keadilan, demokrasi, partisipasi, kesetaraan, kecerdasan dan kemajuan bagi seluruh rakyat, serta tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Misi
a. Susunan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan yang membebaskan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan; membebaskan rakyat dari penindasan manusia atas manusia (exploitation d’home par home); membebaskan bangsa dari penindasan atas bangsa (exploitation de nation par nation); membebaskan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang adil dan beradab;
b. Susunan kenegaraan yang melindungi seluruh tumpah darah, seluruh rakyat, dan seluruh warga bangsa tanpa diskriminasi; susunan kebangsaan dan kemasyarakatan yang berperikemanusiaan, menghormati persamaan kedudukan, bersemangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama;
c. Kerjasama secara luas dengan bangsa-bangsa lain diseluruh dunia yang dilaksanakan dengan adil dan saling menguntungkan atas dasar sikap saling hormat menghormati martabat dan kedaulatan masing-masing bangsa, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
SITUS PARPOL : http://www.pdp.or.id

17. PKP (Pakar Pangan) : Partai Karya Perjuangan

Tanggal berdiri : 7 Juli 2007
Azas : Pancasila
Lambang partai : Lambang Partai berbentuk segiempat, dasar biru, dengan kombinasi merah-putih melintang arah horizontal, disertai gambar pohon beringin berwarna merah di sisi kiri atas, dan tulisan PARTAI KARYA PERJUANGAN berwarna kuning di bagian bawah
Ketua Umum : M Yasin
Sekretaris Jenderal : Jackson Kumaat
Visi
Menjadi partai yang mempunyai image dan nilai positif, aspiratif serta dapat memberikan solusi permasalahan bangsa.
Misi
1. Mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan Pancasila dan UUD 45
2. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemajemukan masyarakat (Bhineka Tunggal Ika) dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI
3. Memberikan otonomi politik kepada dewan pimpinan propinsi dan dewan pimpinan kabupaten/kota serta peduli terhadap kearifan lokal dan kebudayaan lokal.
4. Memberikan pendidikan politik terhadap rakyat agar dapat memahami dan menggunakan hak-hak politiknya secara baik dan benar.
5. membangun kondisi politik yang sehat untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.
6. Mengembangkan budaya kerja keras, tidak mudah putus asa, pantang menyerah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, serta aman, nyaman dan tenteram.
7. Menjadikan Partai karya Perjuangan sebagai lokomotif perubahan dan wahana agregasi, untuk memberikan solusi jitu dan sistematik terhadap permasalahan bangsa, dengan semangat berani bersatu untuk Indonesia melalui aktualisasi karya dan perjuangan nyata. SITUS PARPOL : www.partaikaryaperjuangan.org

18. PMB : Partai Matahari Bangsa

Tanggal berdiri : 16 Desember 2006
Azas : Islam
Lambang partai : Gambar matahari dengan jumlah sinar duabelas yang berwarna merah dalam bingkai
Ketua Umum : Imam Addaruqutni
Sekretaris Jenderal : Ahmad Rofik
Visi
Terwujudnya misi Islam Rahmatan lil 'alamin dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia
Misi
Mewujudkan misi Islam Berkemajuan menuju masyarakat utama, adil, makmur dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur
SITUS PARPOL : www.pmb.or.id

19. PPDI : Partai Penegak Demokrasi Indonesia

Tanggal berdiri : 11 Januari 1973
Azas : Pancasila
Lambang partai : Gambar banteng setengah badan dengan kepala siap menyeruduk dalam bintang merah segilima
Ketua Umum : Endung Soetrisno
Sekretaris Jenderal : Ahmad Rofik
VISI & MISI
1. Terwujudnya demokrasi Pancasila, yakni demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial budaya, yang bermartabat dan beradab, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, santun, bermoral dan demokratis, serta dipimpin oleh suatu penyelenggara negara yang modern, cakap, jujur, adil serta berwibawa, dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara, sumber dari segala sumber hukum dan UUD 1945 hasil amandemen sebagai hukum dasar negara.
2. Terwujudnya keutuhan NKRI yang disegani dalam tata masyarakat bangsa-bangsa di dunia, dengan membangun tatanan politik yang bebas, aktif, demokratis, adil dan beradab
SITUS PARPOL :

20. PDK : Partai Demokrasi Kebangsaan

Tanggal berdiri : 23 Juli 2002 (PPDK), 28 Oktober 2007 (PDK)
Lambang partai : Untaian rantai emas (warna kuning) yang bulat bersambung sebanyak 17 buah diatas lingkaran berwarna hijau tua. Ditengah lingkaran lambang tercetak gambar padi yang melengkung mengikuti garis bagian dalam lingkaran lambang disebelah kiri dan gambar kapas melengkung mengikuti garis bagian dalam lingkaran lambang yang ditengahnya terdapat bintang segi lima berwarna merah. Lambang PDK tercetak di atas lembaran berwarna putih.
Ketua Umum : Ryaas Rasyid
Sekretaris Jenderal : Rapiuddin Hanarung
Visi
Menghadirkan pemerintahan yang baik, bangun negara Indonesia seutuhnya demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta keadilan bagi setiap rakyat Indonesia.
Misi
1. Mewujudkan organisasi pemerintahan yang ramping, administrasi yang efisien dan pola rekrutmen pejabat negara/ pemerintahan yang berbasis kompetensi.
2. Menanamkan prinsip manajemen pemerintahan dan pembangunan yang transparan, akuntabel, taat hukum dan partisipatif.
3. Mempromosikan prioritas kebijakan publik yang memihak pada kepentingan rakyat banyak sehingga mempercepat kesejahteraan rakyat dan terbangunnya peradaban bangsa yang bercirikan ketertiban umum, kreatifitas (seni budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi) serta kepribadian yang santun, ramah, dan sekaligus patriotik.
4. Melakukan reformasi sektor pendidikan secara komprehensif dan fokus pada peningkatan kualitas dan perluasan kesempatan pendidikan yang akan semakin memperkuat semangat kebangsaan Indonesia.
5. Mewujudkan konsep lingkungan hidup yang bersih sebagai titik tolak dan upaya pencegahan bencana alam dan acuan utama pembangunan sektor kesehatan masyarakat.
6. Menyediakan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertukangan dan pariwisata sebagai prioritas pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok nasional dan perluasan kesempatan kerja.
7. Menjaga martabat bangsa dan negara dalam pergaulan internasional, menolak domisasi negara lain dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.
SITUS PARPOL : www.pdk.or.id

21. PRN (RepublikaN) : Partai Republika Nusantara

Tanggal berdiri : 20 Mei 2007
Azas : Pancasila
Lambang partai : Gambar Burung Garuda Terbang berwarna Kuning Emas, membelah warna hijau dan hitam, membentuk keseimbangan, dengan lingkaran Emas.
Ketua Umum : Syahrir MS
Sekretaris Jenderal : Yus Sudarso
Visi
Menghadirkan pemerintahan yang baik, bangun negara Indonesia seutuhnya demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta keadilan bagi setiap rakyat Indonesia.
Misi
1. Mewujudkan organisasi pemerintahan yang ramping, administrasi yang efisien dan pola rekrutmen pejabat negara/ pemerintahan yang berbasis kompetensi.
2. Menanamkan prinsip manajemen pemerintahan dan pembangunan yang transparan, akuntabel, taat hukum dan partisipatif.
3. Mempromosikan prioritas kebijakan publik yang memihak pada kepentingan rakyat banyak sehingga mempercepat kesejahteraan rakyat dan terbangunnya peradaban bangsa yang bercirikan ketertiban umum, kreatifitas (seni budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi) serta kepribadian yang santun, ramah, dan sekaligus patriotik.
4. Melakukan reformasi sektor pendidikan secara komprehensif dan fokus pada peningkatan kualitas dan perluasan kesempatan pendidikan yang akan semakin memperkuat semangat kebangsaan Indonesia.
5. Mewujudkan konsep lingkungan hidup yang bersih sebagai titik tolak dan upaya pencegahan bencana alam dan acuan utama pembangunan sektor kesehatan masyarakat.
6. Menyediakan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertukangan dan pariwisata sebagai prioritas pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok nasional dan perluasan kesempatan kerja.
7. Menjaga martabat bangsa dan negara dalam pergaulan internasional, menolak domisasi negara lain dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.
SITUS PARPOL : www.republikan.or.id



22. PELOPOR : Partai Pelopor

Tanggal berdiri : 29 Agustus 2002
Azas : Pancasila
Lambang partai : Bendera merah putih diagonal lengkap dengan logo bintang kecil, padi dan kapas.
Ketua Umum : Eko Suryo Santjojo
Sekretaris Jenderal : Ristiyanto
VISI & MISI
1. Menjaga keutuhan NKRI
2. Mencapai masyarakat adil dan makmur
3. Menciptakan tatanan dunia yang adil dan beradab
4. Mempertahankan pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negar

SITUS PARPOL : -

23. GOLKAR : Partai Golongan Karya

Tanggal berdiri : 20 Oktober 1964
Azas : Pancasila
Lambang Partai : Gambar pohon beringin serta padi dan kapas di dalam segilima.
Ketua Umum : Jusuf Kalla
Sekretaris Jenderal : Sumarsono
Visi
* GOLKAR adalah Partai Terbuka ( Inklusif) bagi segenap golongan dan lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, suku, bahasa, dan status sosial ekonomi. Keterbukaan GOLKAR diwujudkan secara sejati, baik dalam penerimaan anggota maupun dalam rekruitmen kader untuk kepengurusan dan penempatan pada posisi politik. Keterbukaan GOLKAR merupakan manifestasi dari wawasan kebangsaan yang dijunjungnya, yaitu suatu wawasan yang menolak segala bentuk primordialisme dan sektarianisme, baik nyata maupun terselubung. GOLKAR mengembangkan wawasan kemajemukan yang inklusif dalam pengertian keterbukaan dan kemajemukan yang mendorong dinamika dan persaingan yang sehat serta berorientasi pada kemajuan sehingga dengan visi ini GOLKAR senantiasa siap bersaing secara sehat.
* GOLKAR adalah Partai Mandiri yang merupakan organisasi kekuatan sosial politik yang yang mampu mengambil setiap keputusan politik dan kebijakan organisasi tanpa campur tangan atau intervensi dari siapapun dan pihak manapun. PARTAI GOLKAR adalah partai yang independen, baik secara struktural maupun kultural. Secara struktural PARTAI GOLKAR tidak lagi mengenal lembaga Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, sistem tiga Jalur dan tidak lagi mengandalkan pada kekuatan-kekuatan yang ada diluar dirinya seperti paradigma lama. Demikin juga halnya musyawarah-musyawarah PARTAI GOLKAR, baik di tingakt pusat maupun daerah, keputusan-keputusan ini yang diambil pasti dan selalu bersifat yang mencerminkan secarah penuh kedaulatan di tangan anggota.
* GOLKAR adalah Partai Demokratis Sebagai partai yang demokratis GOLKAR senantiasa baik secara internal maupun eksternal betul-betul menjadi pelopor tegaknya kehidupan politik yang demokratis dan terbuka. Komitmen pada demokrasi ini merupakan manifestasi dari hadirnya kesadaran bahwa dalam masyarakat yang semakin demokratis dan terbuka, maka PARTAI GOLKAR akan survive bilamana ia juga demokratis dan terbuka. Dengan kata lain, PARTAI GOLKAR hanya akan tetap berjaya, jika di dalam tubuh organisasinya sendiri tegak kehidupan yang demokratis.
* GOLKAR adalah Partai Moderat Sebagai partai yang Moderat GOLKAR senantiasa mengutamakan posisi tengah ( moderat ) dan tidak berorientasi ke kiri atau ke kanan secara ekstrem. Dengan demikian GOLKAR Baru mengembangkan sikap non-sektarian, bahkan dapat dikatan anti sektarian. Visi politik moderat adalah visi yang dianggap paling tepat dengan menyadari kenyataan sosiologis dan politis dari masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.
* GOLKAR adalah Partai yang Solid Sebagai partai yang solid GOLKAR secara utuh dan kukuh senantiasa berupaya mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya secara sinergis. Dengan visi ini, GOLKAR melakukan konsolidasi organisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengna mengembangkan manajemen organisasi yang modern dan canggih. Hubungan dengan Orsosmasinal dan Orsinalmas dikembangkan dengan pendekatan Fungsional yang saling menguntungkan dalam hubungan kemitraan setara.
* GOLKAR adalah Partai yang Mengakar Sebagai partai yang mengakar GOLKAR senantiasa mengupayakan agar para anggota dan kadernya tumbuh dan berkembang dari bawah berdasarkan azas prestasi, bukan berdasarkan atas kolusi dan nepotisme. Sebagai Partai yang didirikan oleh kelompok-kelompok riil dalam masyarakat GOLKAR tumbuh dan berkembang dari rakyat dan didukung oleh rakyat.
* GOLKAR adalah Partai yang responsif Sebagai partai yang responsif GOLKAR senantiasa peka dan tanggap terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat, serta konsisten untuk memperjuangkan menjadi keputusan politik yang bersifat publik dan menguntungkan seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang suku, etnis, agam , bahasa, aliran dan kebudayaan.

Misi
Mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat - khususnya kelompok masyarakat yang berada pada posisi marginal yang selama ini kurang mendapat perhatian dan acap kali menjadi korban pembangunan, sehingga menjadi kebijakaan politik yang bersifat publik.Melakukan rekruitment kader yang berkualitas melalui sistem prestasi dan mendapat dukungan rakyat untuk duduk dalam jabatan-jabatan politik di lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan dan permerintahan. Jabatan politik tersebut diabdikan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogos dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat.
SITUS PARPOL : www.golkar.or.id

24. PPP : Partai Persatuan Pembangunan

Tanggal berdiri : 5 Januari 1973
Azas : Pancasila
Lambang Partai : Gambar kabah dalam kotak dengan warna latar hijau.
Ketua Umum : Suryadharma Ali
Sekretaris Jenderal : Irgan Chairul Mahfidz
VISI & MISI
1. PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.
2. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.
3. PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
SITUS PARPOL : www.ppp.or.id

25. PDS : Partai Damai Sejahtera

Tanggal berdiri : 1 Oktober 2001
Azas : Pancasila
Lambang partai : Gambar salib, burung merpati serta padi dan kapas dengan latar lingkaran berwarna ungu.
Ketua Umum : Ruyandi Hutasoit
Sekretaris Jenderal : Ferry Regar
Visi
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas beribadah, rukun, damai dan sejahtera, serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan semangat Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu)
Misi
1. Membangun masyarakat sipil yang mandiri, cerdas, jujur, berintegritas serta demokratis dalam berbangsa dan bernegara (Civil Society).
2. Membangun budaya saling percaya dan menghargai yang menjadi modal dasar pembangunan di segala bidang (Culture of Trust & Law Enforcement).
3. Mempersiapkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dengan semangat Bhineka Tunggal Ika (welfare State).
SITUS PARPOL : www.partaidamaisejahtera.com

26. PNBK Indonesia : Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia

Tanggal berdiri : 27 Juli 2002
Azas : Marhaenisme
Lambang partai : Gambar banteng ketaton dengan latar pancaran sinar merah dan putih.
Ketua Umum : Eros Djarot
Sekretaris Jenderal : Zulfan Lindan
Visi
Mempersembahkan pada bangsa ini sebuah Indonesia Raya yang membanggakan!
Indonesia Raya yang membanggakan adalah sebuah Indonesia yang merdeka penuh; dalam pengertian telah sepenuhnya BERDAULAT di bidang politik- BERDIKARI di bidang ekonomi dan BERKEPRIBADIAN di bidang kebudayaan. Ciri utamanya ditandai dengan kehidupan rakyatnya yang adil, makmur materiil dan sprirituil, maju, berbudaya, bermartabat serta terhormat di antara bangsa – bangsa di dunia. Hadir sebagai sebuah bangsa yang cinta perdamaian, namun terlebih lagi cinta kemerdekaan!
Misi
Misi utamanya adalah Mengembalikan dan Menegakkan Harga Diri Bangsa.
Strategi dan jalan yang ditempuh untuk melaksanakan misi ini melalui kerja politik membebaskan seluruh rakyat Marhaen dari segala dan berbagai bentuk penindasan, penghisapan dan penjajahan yang dilakukan oleh musuh – musuh rakyat Marhaen (neo-kolonialisme, neo-imperialisme, dan neo-feodalisme). Selanjutnya membangun persaudaraan segenap rakyat Indoneisa serta menggunakan persaudaraan segenap rakyat Indonesia untuk kemakmuran bersama dengan semangat gotong royong dan kebersamaan sebagai sesama warga bangsa dalam sistem yang adil, berperikemanusiaan dan berketuhanan.
SITUS PARPOL : -

27. PBB : Partai Bulan Bintang

Tanggal berdiri : 17 Juli 1998
Azas : Islam
Lambang partai : Gambar bintang dan bulan sabit berwarna kuning dengan latar hijau
Ketua Umum : MS Kaban
Sekretaris Jenderal : Sahar Hassan
Visi
Terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami
Misi
Misi Partai adalah membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokarasi dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.
SITUS PARPOL : www.pbb-info.com



28. PDIP : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Tanggal berdiri : 10 Januari 1973 (PDI), 14 Februari 1999 (PDIP)
Azas : Pancasila
Lambang Partai : Gambar kepala banteng dengan moncong berwarna putih dalam lingkaran yang latarnya berwarna merah.
Ketua Umum : Megawati Sukarnoputri
Sekretaris Jenderal : Pramono Anung
Visi
1. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Membangun masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, adil dan makmur.
Misi
1. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat;
2. Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis; dan
3. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
SITUS PARPOL : www.pdi-perjuangan.or.id

29. PBR : Partai Bintang Reformasi

Tanggal berdiri : 20 Januari 2002
Azas : Islam
Lambang partai : Gambar lima bintang berlatar belakang hitam dilingkari warna merah dan putih di atas dasar warna hijau muda (toscca)
Ketua Umum : Bursah Zarnubi
Sekretaris Jenderal : Rusman HM Ali
Visi
PBR adalah partai gerakan yang terbuka bagi semua golongan, sebagai alat perjuangan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia, dan menuntaskan agenda reformasi bangsa Indonesia
Misi
Mewujudkan masyarakat madani Indonesia yang sejahtera, adil, mandiri, dan demokratis yang diridhoi Allah SWT dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
SITUS PARPOL : www.pbr.or.id



30. PATRIOT : Partai Patriot

Tanggal berdiri : 1 Oktober 2001
Azas : Pancasila
Lambang partai : Gambar burung garuda yang dikalungi perisai sesuai butir pancasila.
Ketua Umum : Yapto Soerjosoemarno
Sekretaris Jenderal : H Sulistyanto
VISI MISI
Memperkuat dan melanjutkan perjuangan pendiri-pendiri bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan Sumpah Pemuda sebagai pilar jati diri bangsa untuk mewujudkan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila serta mengembalikan roh/marwah UUD 1945 yang dicetuskan dan menjadi ikatan lahir batin bangsa Indonesia.
SITUS PARPOL : -

31. DEMOKRAT : Partai Demokrat

Tanggal berdiri : 9 September 2001

Azas : Pancasila
Lambang Partai : Bintang segitiga merah putih dengan latar bendera biru dan ungu
Ketua Umum : Hadi Utomo
Sekretaris Jenderal : Marzuki Alie

Visi
PARTAI DEMOKRAT bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.
Misi
1. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraaan.
2. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.
3. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lebaga perwakilan dan permusyawaratan.
SITUS PARPOL : www.demokrat.or.id

32. PKDI : Partai Kasih Demokrasi Indonesia

Tanggal berdiri : 31 Mei 2006
Azas : Pancasila
Lambang partai : Pohon cemara dalam lingkaran putih bersegi lima
Ketua Umum : Stefanus Roy Rening
Sekretaris Jenderal : Random Gultom

Visi
Mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-08-1945 sebagaimana dimaksud didalam Pembukaan UUD 1945 berdasarkan KASIH.
Misi
Memperjuangkan kesejahteraan rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia (Salus Populi Suorema Lex) sehingga menjadi wadah bagi suara dari masyarakatyang tidak bersuara(voice of the voiceless) guna berjuang mewujudkan kebaikan bersama (Bonum Commune) untuk tatanan masyarakat baru Indonesia yang adil, demokratis, maju dan humanis.
SITUS PARPOL : www.pkdi.or.id


33. PIS : Partai Indonesia Sejahtera

Tanggal berdiri : 7 Juli 2007
Azas : Pancasila
Lambang partai : Bola dunia dalam persegi panjang warna biru dengan peta Indonesia di atasnya yang disangga oleh 2 telapak tangan dengan ikatan pita merah putih.
Ketua Umum : Budiyanto Darmastono
Sekretaris Jenderal : Marnixon R. Cwila
Visi
Melahirkan pimpinan - pimpinan bangsa yang dapat membawa Bangsa Indonesia Sejahtera.
Misi
1. Rekuitmen kader / anggota / simpatisan untuk mewujudkan cita - cita partai.
2. Melakukan pelatihan dari tingkat ranting sampai dengan tingkat pusat untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa.
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia sebagai masyarakat dan manusia yang sejahtera lahir dan bahtin (Sandang dan Pangan).
SITUS PARPOL : -


34. PKNU : Partai Kebangkitan Nasional Ulama

Tanggal berdiri : 21 November 2006
Azas : Islam
Lambang partai : Peta Indonesia dalam lingkaran merah putih yang dikelilingi simpul tali berikut dengan 9 bintang dalam latar kotak berwarna hijau.
Ketua Umum : Choirul Anam
Sekretaris Jenderal : Idham Chalid

Visi
Menciptakan negara dan bangsa yang adil, damai, dan sejahtera (baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur) sebagai perwujudan dari rasa keimanan yang berlandaskan keagamaan dan rasa cinta tanah air.
Misi
Misi PKNU tercermin dari tiga bentuk tanggungjawab yang diemban ulama. Pertama, tanggungjawab yang berkaitan dengan agama Islam (diniyyah islamiyyah). Yakni ulama menjadi penjaga keberlangsungan agama Islam yang berdasarkan aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah (mas’uliyyah diniyyah islamiyyah ‘ala tharieqati ahlis sunnah wal jamaah) sebagai kerangka berpikir dan bertindak dalam beragama dan berbangsa sehingga antara agama dan negara tumbuh bersama saling mengisi dan tercapai harmonisasi. Tanggungjawab kedua yang dipikul ulama adalah bertalian dengan umat (mas’uliyyah ummatiyyah). Yakni ulama berupaya untuk memenuhi tuntutan umat atas tiga hal yang menjadi kebutuhannya, antara lain kebutuhan primer (dharuriyyah/asasiyyah), kebutuhan sekunder (hajiyyah), dan kebutuhan yang sifatnya aksesoris (tahsiniyyah/takmiliyyah). Kebutuhan umat baik yang primer, sekunder, maupun aksesoris ini menjadi tanggungjawab ulama untuk memenuhinya agar tercapai kesejateraan. Ketiga, tanggungjawab ulama yang berkenaan dengan berbangsa dan bernegara (mas’uliyyah wathaniyyah). Terkait tanggungjawab ini, para ulama meyakini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah final. Keyakinan ini harus senantiasa dikawal melalui artikulasi (perjuangan) politik ulama agar cita-cita negara Republik Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud dengan sebaik-baiknya.
SITUS PARPOL: www.pknu.org

35. PAAS : Partai Aceh Aman Seujahtra

Tanggal berdiri : 3 Juni 2007
Azas : Islam
Lambang Partai : Gambar peta Aceh di tengahnya ada Qur’annya yang ada di dalam lingkaran
Ketua Umum : Ghazali Abbas Adan
Sekretaris Jenderal : Nusri Hamid
VISI & MISI
Mewujudkan kehidupan rakyat nanggroe Aceh Darussalam yang demokratis, berkeadilan dan bermartabat, tenang beribadah, sejahtera dalam kehidupan dan aman dari ketakutan, dengan karakter kepemimpinan yang amanah (tepercaya), istiqamah (teguh pendirian), ‘iffah (bersih), musyarakah (kebersamaan) dan syaja’ah (berani).
SITUS PARPOL : -

36. PDA : Partai Daulat Aceh

Tanggal berdiri : 1 Februari 2008
Azas : Islam
Lambang Partai : Gambar topi khas Aceh yang diapit dua menara dalam lingkaran oval biru telur.
Ketua Umum : Nurkalis
Sekretaris Jenderal : Mulyadi M Ramli

VISI & MISI
Mewujudkan kehidupan rakyat nanggroe Aceh Darussalam yang demokratis, berkeadilan dan bermartabat, tenang beribadah, sejahtera dalam kehidupan dan aman dari ketakutan, dengan karakter kepemimpinan yang amanah (tepercaya), istiqamah (teguh pendirian), ‘iffah (bersih), musyarakah (kebersamaan) dan syaja’ah (berani)
SITUS PARPOL : -

37. SIRA : Partai Suara Independen Rakyat Aceh

Tanggal berdiri : 10 Desember 2007
Azas : Persaudaraan, Kerakyatan, Ke-Aceh-an dan Keadilan Sosial
Lambang Partai : Gambar lingkaran yang dibentuk dari kombinasi bulan sabit putih menyambung dengan 10 bintang merah dalam latar biru muda.
Ketua Umum : M Taufiq Abda
Sekretaris Jenderal : Arhama
VISI & MISI
1. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat Aceh ;
2. Mendorong perdamaian yang berkelanjutan ;
3. Memperjuangkan penegakan HAM dan demokrasi di Aceh
4. Memperjuangkan kedaulatan rakyat;
5. Menciptakan keadilan sosial;
6. Mewujudkan kesejahteraan rakyat

38. PRA : Partai Rakyat Aceh

Tanggal berdiri : 16 Maret 2006
Azas : -
Lambang Partai : Bintang kuning dalam bendera merah.
Ketua Umum : Ridwan H Mukthar
Sekretaris Jenderal : Thamrin Ananda
Visi
Terselenggaranya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera, melalui usaha pengembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berdaulat, demokratis, dan mandiri sebagai dasar pergaulan antar bangsa yang berdaya saing dan bermartabat.
Misi
a. Mempercepat perwujudan sistem ekonomi kerakyatan sebagai dasar dari pembangunan ekonomi nasional.
b. Mendorong pengembangan kehidupan politik nasional yang bersatu, berdaulat, dan bermartabat, dengan peran serta masyarakat secara langsung.
c. Mempercepat proses pencerdasan kehidupan bangsa dengan menyelenggarakan pengembangan sumber daya insani secara berkelanjutan
SITUS PARPOL : www.partairakyataceh.org


39. PARTAI ACEH : Partai Aceh

Tanggal berdiri : 7 Juli 2007
Azas : Islam
Lambang Partai : Kata Aceh dengan latar bendera merah dan hitam eks bendera GAM.
Ketua Umum : Muzakkir Manaf
Sekretaris Jenderal : Muhammad Yahya
VISI & MISI
1. Membangun citra positif berkehidupan politik serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menjunjung tinggi nota kesepahaman Helsinki yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 antara Pemerintah RI dan GAM.
2. Mentransformasi dan atau membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari citra revolusi party menjadi citra development party dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan bangsa Indonesia.
SITUS PARPOL : -

40. PBA : Partai Bersatu Aceh

Tanggal berdiri : 27 Januari 2008
Azas : -
Lambang Partai : Bendera berwarna dasar biru tua dengan lambang peta daerah Aceh dengan bingkai bintang
Ketua Umum : Ahmad Farhan Hamid
Sekretaris Jenderal: Mohammad Saleh
Visi
Terselenggaranya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera, melalui usaha pengembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berdaulat, demokratis, dan mandiri sebagai dasar pergaulan antar bangsa yang berdaya saing dan bermartabat.
Misi
a. Mempercepat perwujudan sistem ekonomi kerakyatan sebagai dasar dari pembangunan ekonomi nasional.
b. Mendorong pengembangan kehidupan politik nasional yang bersatu, berdaulat, dan bermartabat, dengan peran serta masyarakat secara langsung.
c. Mempercepat proses pencerdasan kehidupan bangsa dengan menyelenggarakan pengembangan sumber daya insani secara berkelanjutan
SITUS PARPOL : -


41. MERDEKA : Partai Merdeka

Tanggal berdiri : 10 Oktober 2002
Azas : Pancasila
Lambang Partai : Lambang partai adalah lingkaran hijau dengan latar belakang warna putih dibawahnya bertuliskan Partai Merdeka.
Ketua Umum : Rosmawi Hasan
Sekretaris Jenderal: Muslich Z Asikin
Visi
Terselenggaranya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera, melalui usaha pengembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berdaulat, demokratis, dan mandiri sebagai dasar pergaulan antar bangsa yang berdaya saing dan bermartabat.
Misi
a. Mempercepat perwujudan sistem ekonomi kerakyatan sebagai dasar dari pembangunan ekonomi nasional.
b. Mendorong pengembangan kehidupan politik nasional yang bersatu, berdaulat, dan bermartabat, dengan peran serta masyarakat secara langsung.
c. Mempercepat proses pencerdasan kehidupan bangsa dengan menyelenggarakan pengembangan sumber daya insani secara berkelanjutan
SITUS PARPOL : www.partaimerdeka.com


42. PPNUI : Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia

Tanggal berdiri : 16 Agustus 1998
Azas : Islam
Lambang Partai : Bintang sembilan dengan bola yang bertuliskan huruf Arab.
Ketua Umum : K.H. Yusuf Humaidi
Sekretaris Jenderal: Saiful Rizal
Visi
Terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera, berperadaban, demokratis, berkeadilan, maju, dan mandiri dibawah naungan ridla dan maghfirah Allah SWT.
Misi
Membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi akhlak yang mulia, berkepribadian tinggi, cerdas, maju, mandiri, adil, makmur dan demokratis serta turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam menurut mabda’ Ahlus Sunnah wal Jama’ah.
SITUS PARPOL : -



43. PSI : Partai Serikat Indonesia

Tanggal berdiri : 17 Desember 2002
Azas : Pancasila
Lambang Partai : Gambar bulat hitam dan 1 (satu) bintang bersegi lima dan untaian rantai bermata delapan berwarna putih di atas warna dasar coklat.
Ketua Umum : Rahardjo Tjakraningrat
Sekretaris Jenderal: Nazir Muhammad
Visi
Partai Sarikat Indonesia dengan jiwa religius, kebangsaan, dan kerak­yatan sebagai mitra andalan bagi rakyat dalam menegak­kan demokrasi Indonesia yang berbudaya dan beradab.
Misi
Menjadi partai yang mampu menjadi teladan dengan menjalankan fungsi sebagai inisiator, fasili­tator, inovator dan akselerator untuk menegakkan demokrasi Indonesia yang santun.
SITUS PARPOL : www.partaisarikatindonesia.org



44. BURUH : Partai Buruh

Tanggal berdiri : 1 Mei 2005
Azas : Pancasila
Lambang Partai : Lingkaran bergerigi berwarna biru dengan gambar padi dan kapas di tengahnya.
Ketua Umum : Muchtar Pakpahan
Sekretaris Jenderal : Sonny Pudjisasono
VISI & MISI
Tujuan PARTAI BURUH adalah mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan cita-cita proklamasi dalam negara yang menjamin kesejahteraan rakyat (Welfare state), untuk itu perlu dibangun demokrasi, kepastian hukum, HAM, keadilan sosial dan anti diskriminasi melalui upaya berikut ini:
a. Mengembangkan dan menata sumber daya manusia dan aspek-aspek perburuhan, hingga mampu mewujudkan kehidupan buruh yang lebih baik dan sejahtera.
b. Mengelola dan mengembangkan politik perburuhan sesuai aspirasi buruh di Indonesia.
c. Menata dan mengembangkan hukum yang mampu melindungi kepentingan buruh secara positif.
d. Mewujudkan kerjasama yang baik dan produktif antara buruh, pengusaha dan pemerintah dalam meningkatkan produktifitas secara nasional.
e. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha, demi pembangunan nasional dan terciptanya lapangan kerja yang memadai di Indonesia.
f. Mewujudka sistem pembangunan berwawasan lingkungan yang berpijak pada potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam Indonesia.
g. Menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis, dimana terdapat kepastian hukum, kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.
h. Menjamin tersedianya sarana produksi, jaminan pasar produksi dan hak kepemilikan bagi buruh, petani dan nelayan.